Bimtek KPPS di Kabupaten Pandeglang, Banyak Dikeluhkan Banyak Pihak, "Ada Apa Dengan KPU Pandeglang"

Bagikan:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp

 

Pandeglang,- Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS), dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang provinsi Banten terkesan dipaksakan. Tidak hanya keluhan tentang transport para peserta yang belum terbayar, juga tentang makan-minum (Mamin) yang dianggap tidak sesuai, bahkan sampai dengan gedung atau tempat dilaksanakannya bimtek itu.

Seperti yang dikeluhkan D salah seorang peserta Bimtek di kecamatan Karangtanjung. Bahwa untuk transport kegiatan yang senilai 50 ribu rupiah belum diberikan, konon kabarnya uang senilai diatas ditunda pembayarannya, yang mengeluh pada awak media dengan bahasa sunda

"aya-aya Bae transport ge kuat Dihutang nya", atau dalam bahasa Indonesia (ada-ada saja buat transport aja Dihutang), keluhnya pada awak media di sela-sela kegiatan pada Sabtu 27 Januari 2024.

Sementara itu ditempat terpisah dan waktu yang hampir bersamaan , salah seorang pihak PPS (panitia pemungutan suara) disalahsatu Desa di Kecamatan Kaduhejo, yang berinisial HM, juga turut mengeluh selain harus menghadiri kegiatan tersebut yang tak lain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mengatakan bahwa untuk transport peserta akan dibayar mendatang tanpa menjelaskan kapan waktunya. Selain itu dirinya juga mengeluhkan kondisi yang terjadi, Karen dirinya saja sampai tidak mendapat jatah makanan. Dan untuk makanan pun tiap PPS desa masing-masing mencari dana talangan untuk konsumsinya sendiri, dan semua akan dibayar setelah melaporkan tagihan secara tertulis, 

"waduh ka lemes saya Snack (makanan) ngga kebagean" sahutnya.

Sementara itu keluhan yang senada juga dikatakan peserta bimtek diwilayah kecamatan Majasari yang enggan menyebutkan identitasnya. Karena selain transport yang belum dibayarkan, tempat untuk bimtek juga tidak menggunakan AC (air conditioner) hanya kipas angin seadanya, sehingga dirinya seperti kurang fokus karena kegerahan dalam satu ruangan bersama sekitar 1000 orang lebih. Ditambah juga terhadap Snack atau makanan yang disediakan juga tidak lengkap menunya hanya nasi, sambal, lalaban dan air mineral, 

"waduh laukna ka mana ieu PPK" atau dalam bahasa Indonesianya mengeluh, " ikannya ke mana ini PPK" gumamnya dalam salah satu status media sosialnya yang di-posting pada 28 Januari.

Masih diwaktu yang hampir bersamaan, salah seorang PPS di kecamatan Majasari yang enggan menyebutkan identitasnya. Mengatakan pada awak media, bahwa pihaknya mengeluh dengan kondisi yang ada, karena PPS lah yang jadi bulan-bulanan tentang transport peserta yang  belum dibayarkan. bahkan untuk sewa gedung saja pihaknya hanya mencarikan tempat untuk kegiatan bimtek, dan dalam klausul pengajuan harga sewa sekitar 10 Juta, yang tadinya akan ditangani oleh pihak PPK maupun PPS diwilayah Kecamatan Majasari. Akan tetapi hanya dalam hitungan menit langsung berubah keputusan bahwa urusan sewa gedung oleh pihak KPU langsung. Dan anehnya hanya makan minum saja yang ditangani pihak PPK Kecamatan Majasari, 

" aneh banget keputusan berubah dalam beberapa menit ,yang tadinya oleh pihak kita (PPK dan PPS-red), diambil alih langsung oleh pihak KPU, cuma makan minum aja sma PPK dan untuk harga sewanya tidak diketahuinya karena batas penggunaan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kalo lebih kena cas dari pihak pemilik gedung" jelasnya.

Lain hal yang dikatakan salah satu peserta bimtek diwilayah Kecamatan Cigeulis yang enggan membeberkan identitas jelasnya. Pada awak media mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan bimtek yang melibatkan orang banyak, diungkapkannya bahwa terkesan tidak adanya transparansi anggaran, seperti yang diungkapkan dalam bahasa Sunda campur

" kan meren anggota kpps lain Dina kalangan budak laletik" (mungkin anggota  kpps bukan dari kalangan anak kecil), lebih palinter masyarakat jaman sekarang sekarang gak bisa di bodohi apalagi soal duit", ujarnya.

Sementara itu dihubungi melalui pesan whatsAppnyanya oleh awak media pada 29 Januari 2024, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengatakan bahwa, anggaran bimtek tiap kecamatan berbeda-beda sesuai jumlah KPPSnya, dan semua usulan kegiatan sudah diajukan, dan untuk proses tersebut memakan waktu cukup lama di KPPN Rangkas. Alhasil pada hari Jumat lalu baru disetujui, ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan pemilu wajib berjalan, 

"Sementara tahapan wajib berjalan, jadi ditalangi oleh PPK dan PPS, hari ini sdh mulai ditransferkan kang" ucapnya singkat tanpa menjelaskan, pertanyaan awak media tentang mekanisme dan berapa sewa gedung untuk kegiatan bimtek.

Autor: Raeynold 

Tag : Bedah Peradilan